Pekanbaru, (GM) — Komisi III DPRD Provinsi Riau mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi perkebunan, karena dapat menjadi salah satu usaha yang paling berpotensi di Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Kamis mendorong BUMD untuk melakukan inovasi. Pemprov Riau diminta belajar dari provinsi tetangga, Sumatera Utara.
“Kita contoh BUMD Sumut dengan peraturan baru, mereka tidak menambah modal. Dia membuat inovasi. Sehingga bisa surplus,” ucap Husaimi.
Dia melanjutkan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk melihat langsung BUMD yang ada disana. Darisana, Politisi PPP ini meyakini Riau bisa membentuk sebuah BUMD seperti perkebunan dan memberi pemasukan bagi daerah.
Dengan harapan, nantinya akan ada badan usaha milik daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan yang mumpuni untuk pemasukan daerah. Ia pun meminta agar stake holder terkait untuk mau belajar ke daerah lain.
Menurutnya, inovasi yang dibuat oleh PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Dimana dengan modal minim, PT PSU bisa menghasilkan pendapatan yang lebih, yakni dengan cara mengolah hasil perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
“Direktur PT PSU dinilai sukses mengolah perkebunan cabe jagung dan juga ada peternakan kambing. Hal ini patut dicontoh oleh BUMD Riau yang saat ini yang masih memiliki pola pikir lama dan hanya bergantung pada APBD,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, selain menggesa pembangunan insfrastruktur, pemerintah juga tengah menginventarisir seluruh perkebunan yang ada di Riau agar dapat dikelola oleh BUMD.
“DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah tentu kita mensuport program yang telah dibuat oleh Gubernur yang mana memaksimalkan BUMD milik pemerintah yang sudah ada untuk pengelolaannya,”
“Yang penting pemilihan manajemen BUMD tetap melalui fit & proper test yg profesional. Sektor sawit sebagai salah satu potensi yang dilihat oleh Pak Gubernur dalam menambah PAD Riau dan memang potensi sawit masih terus menjadi primadona”ungkapnya.
Untuk pencapaian pendapatan daerah, lanjut Karmila, masih diperlukan kreatifitas terpadu OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
“penempatan UPT yang ada di daerah, kita berharap diprioritaskan putra derah untuk memimpinnya, selain mereka tau kondisi georafis di daerah tersebut, putra daerah juga akan siap mengatasi masalah yang muncul jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”
“Karena mereka tau bagaimana kebudayaan ditempat mereka tinggal,karna bagaimanapun juga orang tempatan yang mengerti situasi daerahnya dan tanggungjawab yang lebih baik. “Ujar Politisi muda Golkar Riau ini.
Meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dari OPD yang berkontribusi terhadap pembentukan penerimaan daerah, tetap harus ditingkatkan dalam pencapaian target pendapatan daerah Provinsi Riau di masa mendatang.
“Pencapaian itu diminta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan begitu, kedepan kemampuan untuk terus meningkatkan sumber dan jumlah pendapatan daerah dapat terus diupayakan. Kita sangat apresiasi rencana Pak Gubernur memaksimalkan potensi perkebunan sawit ini” tuturnya. (Adv)
