Pekanbaru, Galamedia.co.id — Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau, Mardianto mana mengecam pengerjaan proyek perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pekanbaru sehingga menimbulkan banyak masalah dan merugikan masyarakat.
Mardianto mengatakan,banyak dampak negatif yang muncul akibat pembangunan IPAL tersebut,mulai dari pedagang mengeluhkan penurunan omzet karena tempat usaha mereka terhalang seng proyek.
Kemudian, kondisi jalan rusak di sekitaran proyek IPAL sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Saat musim hujan kerap menimbulkan genangan air. Dan yang paling sering terjadi yakni kemacetan karena akses jalan menjadi sempit dan sulit dilewati sehingga sangat mengganggu aktivitas warga Kota Pekanbaru.
“Yang mengerjakan IPAL ini tidak profesional,karena prinsip memenangkan tender ada tiga syarat. Yang pertama punya skill,kemampuan yang bagus, dan memiliki biaya untuk mengerjakan sebuah proyek. Jadi Kalau ada peserta lelang yang memang tidak memiliki ketiga syarat tersebut berarti tender mereka gagal,”ujarnya Kepada Awak media.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Dirinya mengatakan,menyayangkan pengerjaan mega proyek yang bersumber dari kucuran APBN ini seakan dibangun ngasal tanpa kajian yang matang. Jika menggunakan master plan yang tepat tentu dampak buruk dapat diantisipasi sejak awal.
“Kalau IPAL ini selesai manfaatnya tentu juga besar. Yang namanya pembangunan apalagi yang bersumber dari APBN kita tidak pernah menolak. Tapi kita sayangkan pelaksanaannya. Kita tidak tahu ini kajiannya seperti apa?. Kota Pekanbaru ini ibukota provinsi yang sudah jadi. Harus ada kajian terlebih dahulu baik skema lalu lintasnya seperti apa kalau ini dibangun dan lain-lainnya, ini harusnya dipersiapkan sebelum dibangun,” kata dia.
Agung pesimis jika IPAL ini dapat rampung sesuai dengan target pengerjaan pada akhir tahun ini. Jika melihat realisasi fisiknya di lapangan, proyek sudah dimulai sejak 2018 ini masih jauh dari progres yang ditargetkan.
Agung meminta agar Pemko Pekanbaru menyampaikan ke pusat terkait kondisi riil di lapangan. “Pemko harusnya lebih teriak ke pusat. jangan hanya diam saja. Coba dengarkan keluhan masyarakat ini.Ini sudah lama dikeluhkan masyakat. Apalagi ini berada di kawasan Pemko Pekanbaru, jadi harus ada langkah kongkretnya,” kata Agung. (Dhi)
