Pekanbaru, (GM) — Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Asri Auzar, beserta ketua DPC Se provinsi Riau, Kamis Pagi menyerahkan SK pengurus dan AD ART Partai Demokrat 2020 ke KEMENKUMHAM Provinsi Riau.
Hal ini bertujuan untuk memberikan laporan terkait persoalan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Ketua DPD Partai Demokrat Riau Asri Auzar mengatakan, pihaknya menyerahkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan KemenkumHAM dan juga menyerahkan SK DPD dan DPC Demokrat se-Riau. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa legalitas Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurthi Yudoyono (AHY) adalah sah secara konstitusional. Adapun partai yang mengaku-ngaku diluar itu merupakan partai abal-abal.
“Kami serahkan AD/ART Partai tahun 2020 yang disahkan Kemenkumham, yang masuk dalam lembaran negara. Kami serahkan SK DPD Demokrat Riau, DPC se Riau. Yang memiliki suara yang sah. Kami serahkan ke pak Kanwil, kami harap bisa diteruskan ke pusat, bahwa kami di Riau solid hanya satu Ketum AHY,” kata Asri Auzar.
Dia mengatakan sebanyak enam kader Demokrat Riau telah dipecat oleh DPP Partai Demokrat karena terbukti menghadiri KLB Sibolangit. Dua diantaranya merupakan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua DPC Demokrat Rokan Hilir, dua sekretaris DPC dan lebihnya kader Demokrat.
“Karena kami sebelum menerima jabatan kami buat pakta integritas yang menyatakan kesetiaan pada pemimpin yang memberikan mandat. Apabila tidak mengindahkan, berarti tidak lagi mengindahkan kepemimpinan yang ada sekarang, otomotis mereka keluar, dipecat. Dua Ketua DPC dipecat sebelum KLB. Dua sekretaris dan total enam anggota DPD yang ikut di Deli Serdang. Untuk nama-namanya tidak elok dan tidak etis kita sampaikan,” ucapnya.
Dia mengatakan tidak pernah memberikan mandat kepada kader untuk menghadiri KLB di Sibolangit. Karena saat isu kudeta dilakukan kepada partai Demokrat. Pihaknya sudah membubuhkan cap darah diatas pakta integritas sebagai tanda kesetiaannya kepada AHY.
“KlB ini tidak dapat persetujuan dari DPD dan DPC Demokrat Riau. Kami solid dibawah komando Ketum AHY,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumhan Riau, Pujo Harianto mengatakan pihaknya akan meneruskan laporan dari Demokrat Riau ke pusat.
“Kami selaku perwakilan pemerintah dibidang hukum dan HAM di daerah menerima mandat untuk kita teruskan secara struktural kepada pimpinan kita di Jakarta. Untuk dapat penyelesaian lebih lanjut, jadi ini saluran awal dari Kanwil KemenkumHAM di masing-masing daerah. Tentu dalam waktu dekat kami akan teruskan ke pimpinan kami di pusat,” ucapnya. (Sumber: Antara Riau)
