Pekanbaru, (GM) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota Se Provinsi Riau untuk segera membuka posko pengaduan terhadap adanya laporan penggantian atau pencopotan jabatan di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, dengan didirikannya posko pengaduan tersebut diharapkan dapat meminimalisir tingkat kecurangan menjelang pemilu.
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS_2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020.
“Bawaslu Kabupaten/Kota segera buka posko pelayanan pengaduan terkait dugaan pelanggaran terhadap pergantian atau mutasi jabatan dan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah sesuai dimaksud pada Pasal 71 UU no 10/2016 tersebut di Kantor sekretariat Bawaslu masing-masing”ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Neil Antariksa. Dirinya menghimbau kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar agar mengingatkan Bupati atau Walikota yang masih menjabat dan mencalonkan dirinya kembali dalam kontestansi Pilkada Tahun 2020 tidak boleh lagi melakukan pergantian pejabat terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 kemaren.
Selain petahana, Neil juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyurati seluruh Camat, Kades, dan Lurah agar menjaga Netralitas dengan cara tidak menyatakan pilihan maupun dukungannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos). (Dhi)
