Jakarta, Galamedia.co.id — Usai melakukan inventarisir kerusakan akibat bencana alam Galodo alias Banjir Bandang, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi Ansharullah mengunjungi Fraksi PKS DPR RI bertemu dengan anggota Komisi V DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat bersama yang lainnya terkait penyelesaian kerusakan pembangunan akibat bencana alam tersebut.
Kedatangan gubernur yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Mahyeldi ini pada Kamis (16/5/2024) yang disambut juga oleh anggota Komisi V dari Fraksi PKS lainnya yaitu M. Ikbal. Buya Mahyeldi mengekspos kondisi Sumbar saat ini pasca bencana. Banyak kebutuhan pembangunan untuk mitigasi situasi pasca bencana.
Syahrul Aidi saat dihubungi pada Jumat (17/5/2024) pagi menyampaikan bahwa fraksi PKS merasa prihatin atas situasi Provinsi Sumbar saat ini akibat bencana alam yang sering terjadi. Galodo Sumbar beberapa pekan ini merupakan yang terparah dalam satu terakhir.
“Kita melihat dari ekspos bapak gubernur kemarin bahwa Sumbar betul-betul perlu dilakukan mitigasi, baik akibat bencana atau menghindari bencana susulan. Keduanya perlu ditindaklanjuti. Untuk saat ini, mereka perlu perbaikan jembatan, jalan, air bersih dan perumahan warga akibat bencana.” terang Dr. Syahrul Aidi.
Dia menyebut untuk jangka pendek, Pemprov Sumbar meminta kucuran dana APBN untuk perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai dan danau. Kemudian Pemprov Sumbar juga meminta pembangunan rumah warga akibat bencana melalui dana BNPB.
“Yang tak kalah penting, untuk jangka panjang, Sumbar itu perlu Sabodam, yaitu wadah penampung lahar dingin di sekitaran gunung Merapi. Sumbar hanya punya 2 Sabodam, sementara Jogja memiliki 250 sabodam dan Bali memiliki 92 sabodam. Maka wajar Sumbar selalu terjadi galodo atau banjir lahar dingin karena infrastruktur pendukung untuk mencegah bencana tidak layak lagi.” kata Syahrul Aidi.
Untuk jangka panjang, Dr. Syahrul Aidi menyebut Pemprov Sumbar juga meminta agar jalan tol Pekanbaru-Padang segera dipercepat pembangunannya agar tidak ada kendala di transportasi orang dan barang selama bencana ke depannya.
Dalam jangka pendek, hasil laporan dari Pemprov Sumbar ini akan dibawa fraksi PKS di Komisi V ke rapat teknis dengan Kementerian PUPR atau kementerian terkait lainnya. (rls)
