Pekanbaru, Galamedia.co.id — Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau Marwan Yohanis kembali mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyerahkan bukti dan data sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau. Ada 19 kasus yang sedang ditanangani dan masuk ranah pansus.
“Kunjungan ke KSP pasa Jumat (22/4) lalu, untuk melengkapi data yang dibutuhkan terhadap penanganan konflik lahan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dari hasil pertemuan ini, secara tersirat sudah ada konsep-konsep yang akan ditindaklanjuti oleh KSP, terutama untuk jangka pendeknya menyoal parit gajah yang digalih oleh perusahaan sehingga menutup akses jalan masyarakat. KSP akan menyurati perusahaan yang bersangkutan,” kata Marwan Yohanis di Pekanbaru, Minggu.
Marwan mengatakan, KSP mengapresiasi Pansus DPRD Riau yang telah bergerak cepat dalam mengurai dan mencarikan jalan keluar atas konflik agraria yang sudah terjadi berlarut-larut dan menjadi atensi publik.
“KSP memberikan perhatian besar terhadap laporan kita. Karena untuk di Indonesia baru dua daerah yang membentuk Pansus, dari Riau dan Maluku, dengan adanya pansus bisa lebih bergerak cepat, bisa bekerja detail untuk mengurai konflik lahan yang terjadi,” kata Politisi Gerindra itu.
Untuk penyelesaian konflik jangka menengah dan jangka panjang, kata Marwan, KSP akan menindaklanjuti dengan bekoordinasi bersama instansi terkait, jika menyangkut soal konflik kehutanan tentu dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, begitupun soal perizinan dan HGU akan bemoordinasi dengn Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perkebunan dan pihak berwenang lainnya.
“Dari koordinasi ini kita berharap akan lahir sebuah kebijakan dan win win solution untuk penyelesaian konflik yang terjadi. Ini juga akan merujuk pada hasil rekomendasi yang dirumuskan pansus,” ucapnya.
Menanggapi target kerja pansus selama enam bulan yang artinya akan berakhir pada April ini. Marwan mengusulkan untuk perpanjangan waktu hingga pertengahan Mei mendatang.
“Secara lisan sudah kita sampaikan ke Pimpinan DPRD Riau. Agar ada perpanjangan waktu, mengingat ada reses dua minggu kemarin. Jadi InsyaAllah Mei ini akan rampung, dan paripurna hasil rekomemdasi akan digelar pada pertengahan Mei,” ucapnya.
Marwan berharap agar hasil akhir kerja pansus, berupa rumusan rekomendasi dapat dieksekusi oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya, baik di pusat maupun di daerah.
“Kita harapkan hasil rekomendasi dapat dieksekusi pihak terkait, jangan sampai kita yang berikan izin tapi kita seperti tak berdaya. Kita juga tidak mau merugikan investor. Kalau ada konflik kita selesaikan.Kita berharap investor dapat berinvestasi dengan catatan memberikan manfaat bagi masyakarat. Menjadikan investasi menjadi bagian dari usaha untuk membangunan perekonomian wilayah kita,” tutupnya. (Sumber: Antara Riau)
