Pekanbaru, (GM) — DPRD Riau meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Riau, untuk secepatnya mengisi kekosongan jabatan Direktur Utama (Dirut), Komisaris serta Direktur Dana Dan Jasa Bank Riau Kepri yang sudah lama kosong. Hal ini mengingat dengan kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja di dalam bank plat merah kedepannya.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Karmila Sari,yang bermitra kerja dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, kekosongan jabatan di BRK tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan berlama-lama, karena selain menentukan kinerja juga menentukan program perbankan selama setahun ke depan.
” Kami mendorong agar penentuan jabatan-jabatan penting ini disegerakan. Apalagi posisi Direktur utama, sudah lama kosong. Tentu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan dan kecepatan keputusan yang diambil oleh jajaran direksi,”Ujarnya.
Karmila juga menjelaskan rencana Bank Riau Kepri melakukan transisi BRK Konvensional menjadi BRK Syariah secara penuh masih dalam proses yang panjang.
“Secara prinsip kami Komisi III mendukung upaya yang dilakukan BRK. Tapi kami minta untuk berhati-hati. Apalagi kita mengalami resesi pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Riau tetapi juga secara global akibat pandemi covid-19. Sehingga alokasi anggaran harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Kita berharap BRK punya strategi khusus dalam menghadapi ini,” ungkapnya.
Dia mecontohkan sistem perbankan daerah yang kondisinya serupa dengan BRK yakni Bank NTB Syariah yang sudah bertransisi secara penuh sejak 2018 lalu. Bank NTB Syariah kini memiliki aset Rp8 triliun. Perjalanannya pasca konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah telah menuai hasil pertumbuhan positif, dimana memulai persiapan dari 2016 dan beroperasional full syariah di 2018.
“Kondisinya persis sama seperti BRK. Mayoritas penduduk muslim di NTB lebih banyak hampir 96 persen. Di Provinsi Riau sekitar 90 persen. Ada enam konsultan yang mereka libatkan pada waktu itu mulai dari LPPI, OJK, BI bahkan mark plus& co. Sejak berjalan dari 2018 ada peningkatan laba yang mereka dapat walaupun di kondisi transisi ” ucap wakil rakyat asal Kabupaten Rokan Hilir itu.
Politisi Golkar Riau ini juga meminta agar BRK dapat mempelajari konsep yang dimiliki Bank NTB Syariah. Pasalnya untuk perpindahan sistem menuju syariah, Bank NTB Syariah sudah memulai lebih dulu, sudah paham betul kendala dan strategi yg dilakukan.
Sementara itu, jika ditinjau dari segi aset, BRK memiliki nilai aset jauh lebih besar, senilai Rp27 triliun. Hanya saja yang membedakan kedua perbankan daerah ini yakni masa transisinya di kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Di tahun 2018, kondisi pertumbuhan ekonomi masih stabil, di tahun 2020 ini kita memasuki masa reses ( pertumbuhan ekonomi minus).
“Sejauh ini BRK sudah bertahap mempersiapkan sistem perbankannya menuju syariah. Mereka juga sudah sosialisasi juga ke nasabah. Sesuai syarat, minimal 70% nasabah harus ikut menyetujui konversi ini” ucapnya.
Untuk naskah kajian akademis nya sendiri, menurtunya BRK sudah menyerahkan ke Biro Ekonomi Pemprov Riau. Namun syangnya sampai saat ini dokumen tersebut belum sampai ke tangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau.
“Kita juga ingin tau apa saja plus minusnya, apa yang sudah berjalan, bagaimana simulasinya, kondisi kedepannya seperti apa. Karena konversi sistem BRK ini dari konvensional menjadi full ke syariah. Sehingga mereka harus memaparkan ke DPRD Riau agar persiapan perda dan kosekuensinya juga dapat disupport oleh DPRD,” imbuhnya.
Untuk itu pihaknya meminta agar BRK bersama biro ekonomin dan biro hukum agar dapat segera menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan DPRD Riau dan Bapemperda agar pihaknya mengetahui konsep pelaksanaan perbankan syariah tersebut secara lengkap.
Ditambah lagi BRK baru saja meluncurkan program priority untuk nasabah yang memiliki deposito tabungan mulai dari Rp500 juta. Banyak fasilitas gratis dan berkelas yang nasabah prioritas dapatkan. Diantaranya fasilitas meeting di gedung menara BRK dan pelayanan berkelas dan diutamakan pada dalam mendapatkan pelayanan perbankan yang ada.
Kita sebagai masyarakat Riau sangat bangga dengan perkembangan BRK saat ini. Berharap BRK semakin canggih lagi dalam teknologinya dan semakin cepat dan baik pelayanannya sehingga BRK semakin dekat dg nasabahnya. Membantu perkembangan BRK berarti kita membantu kemajuan Riau karena keuntungan BRK merupakan bagian tambahan PAD ( Pendapatan Asli Daerah) bagi Riau yang dimanfaatkan utk pembangunan Riau berkelanjutan. (Dhi)
