Pekanbaru, Galamedia.co.id — Komisi V DPR RI mengikuti pertemuan dengan Gubernur Syamsuar bersama seluruh bupati dan walikota di Riau, Jumat malam (14/7/2023). Pertemuan yang dilaksanakan di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru ini dalam agenda reses Komisi V DPR RI dan mendengarkan aspirasi daerah.
Dalam kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbaltersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat yang juga anggota Fraksi PKS Dapil Riau 2 menyampaikan, pihaknya sengaja mendatangkan Komisi V ke Riau untuk melihat kondisi real di lapanganan untuk mencari jalan keluar permasalahan infrastruktur Riau.
Di hadapan para kepala daerah kabupaten/kota serta OPD di Riau terkait dengan permasalahan infrastruktur, Syahrul Aidi mengakui masalah tersebut tertumpu pada pihaknya sebagai perwakilan Riau di tingkat pusat.
“Kami komit untuk selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat RIau, pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Riau untuk semaksimal mungkin agar anggaran pusat turun ke Riau,” papar Syahrul Aidi.
Menurutnya, untuk melaksanakan pembangunan di Riau, tentunya tak cukup hanya bertumpu pada kemampuan finansial daerah saja, namun harus ada alokasi APBN.
Di paripurna DPR, Syahrul Aidi menegaskan agar jangan sampai pemerintah tak adil kepada Riau yang telah memberikan devisa yang begitu banyak untuk negara ini.
Syahrul Aidi menekankan, pihaknya tak lagi melihat asal daerah atau dapil manapun dalam menyerap aspirasi ini, baik itu dari Dapil Riau 1 ataupun Riau 2.
Di awal 2019 lalu, Syahrul Aidi saat itu masih sendiri sebagai anggota DPR RI asal Riau yang duduk di Komisi V. Namun saat ini sudah ada dua anggota DPR RI asal Riau yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ini. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Riau untuk memperjuangkan aspirasi di tingkat pusat.
Pada reses yang juga menghadirkan para mitra Komisi V tersebut, Komisi V DPR RI menerima beberapa masukan dan aspirasi dari pemerintah daeerah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan infrastruktur. Aspirasi ini ditampung dan akan menjadi catatan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. ***
