Pekanbaru, galamedia.co.id — Satpol PP Pekanbaru nampaknya harus mengencangkan ikat pinggang, dalam belanja operasional kegiatan tahun 2023 nanti.
Sebab, hasil kesepakatan rapat kerja (hearing) dengan Komisi I DPRD Pekanbaru Rabu kemarin, anggaran OPD penegak Perda ini dipangkas Rp 3 miliar.
Sekadar diketahui, Satpol PP Pekanbaru mengajukan anggaran operasional di R-APBD Murni 2023 sebesar Rp 28 miliar. Namun setelah disisir Komisi I DPRD dalam hearing resmi, maka dirasionalisasi menjadi Rp 25 miliar lagi.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Ali Suseno Aln menjelaskan, bahwa rasionalisasi anggaran tersebut dilakukan, seiring efesiensi dan efektivitas fokus program kerja yang ril tahun depan.
“Kita bersepakat dengan Pak Pj Wako Muflihun, fokus program kerja tahun depan masih pada 3 kegiatan yang dinilai urgen, yakni masalah sampah, banjir dan jalan rusak. Anggaran 2023 akan dimaksimalkan di sana,” tegas Ali Suseno, Kamis (20/10/2022).
Rasionalisasi yang dilakukan di Satpol PP ini, lebih kepada kegiatan yang sifatnya tidak mendesak. Kegiatan tersebut bisa dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja satuannya.
Yang lebih penting lagi, pemotongan ini bukan untuk melemahkan kinerja OPD. Tapi lebih kepada pengajuan kegiatan yang ril, dan sangat dibutuhkan masyarakat.
“Beberapa OPD lain juga ada yang dipangkas. Ini demi kebaikan bersama dan tujuan hakiki. Tapi finalnya tetap saat pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD nantinya,” sebut Politisi Partai Hanura ini.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang mengaku, siap dengan kesepakatan rasionalisasi anggaran OPD-nya untuk tahun 2023. Apalagi dirinya sangat mafhum, dengan kondisi struktur keuangan daerah saat ini.
“Sehubungan dengan anggaran, kita sudah bersepakat penghematan atau rasionalisasi. Nilainya Rp 28 miliar, dirasionalisasi menjadi Rp 25 miliar. Memang turun dari anggarantahun 2022,” katanya.
Disinggung kegiatan apa saja yang dirasionalisasi? Dijelaskan Iwan Simatupang, bahwa angka Rp 3 miliar yang dirasionalisasi itu banyak,.
“Nanti kita sisir. Yang pasti, kegiatan yang dipotong di antaranya tentang kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan ketertiban umum,” akunya.
Apakah akan melemahkan kinerja kesatuannya?
“Tidak. Komitmen kita, membantu kinerja Bapak Pj Wako, dalam rangka penegakan Perda dan perlindungan masyarakat,” tegasnya berjanji. (*)